#BLTDD#DanaDesa#DesaLoaLepu#TenggarongSeberang

Lihat Lebih Sedikit

#blt#dd#loalepu#tenggarongseberang#kutaikartanegara#kalimantantimur#indonesia

Pembentukan struktur Organisasi Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, antara lain :

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum

4.Bidang Perumahan Rakyat

5. Bidang Trantibum Linmas

6. Bidang Sosial

#loalepu#posyandu#tenggarongseberang

Kegiatan ini didukung penuh oleh Pemerintah Desa dan PKK Desa Loa Lepu. Semoga dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM kita

Pemerintah Desa Loa Lepu Ulu telah menggelar Rembuk Stunting pada 18 Februari 2025 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Loa Janan Ulu. Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, kader posyandu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Loa Lepu, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Loa Lepu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat untuk mencegah stunting. Ia juga menyatakan komitmen desa untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung program pencegahan stunting, termasuk pengadaan makanan tambahan dan peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Rembuk Stunting ini menghasilkan beberapa langkah strategis, antara lain

• Peningkatan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui mengenai pentingnya nutrisi dan pola asuh yang tepat.
• Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dengan berat badan kurang di posyandu.
• Monitoring tumbuh kembang balita secara berkala untuk deteksi dini risiko stunting
• Peningkatan akses air bersih dan sanitasi guna mendukung kesehatan keluarga.
• Pendampingan keluarga berisiko stunting oleh kader kesehatan desa.
• Penguatan sinergi dengan program bantuan sosial desa untuk membantu keluarga yang membutuhkan.

Dengan adanya rembuk ini, Desa Loa Lepu menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

Dalam kegiatan tersebut, juga dibentuk struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih. Saudara Warsidi terpilih sebagai Ketua Koperasi, sementara jabatan Ketua Pengawas adalah Kepala Desa Loa Lepu, Bapak Sumali, SE. Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi wadah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Loa Lepu secara berkelanjutan.

#loalepu#koperasimerahputih#koperasi#merahputih#musdesus#tenggarongseberang

Koperasi Merah Putih adalah program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 pada 27 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

Tujuan dan Fokus Program

Koperasi Merah Putih dirancang untuk:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
• Memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses keuangan yang lebih sehat dan berkeadilan.
• Mengurangi ketergantungan pada pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir yang sering membebani masyarakat desa.
• Mendukung ketahanan pangan dengan memperkuat distribusi hasil pertanian dan produk lokal.
• Meningkatkan literasi digital dan adaptasi teknologi bagi sumber daya manusia (SDM) di desa.

Model Pembentukan Koperasi

Program ini mengusung tiga pendekatan utama dalam pembentukan koperasi:

1. Membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.
2. Mengembangkan koperasi yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan.
3. Revitalisasi koperasi yang kurang aktif agar dapat beroperasi secara optimal.

Setiap koperasi desa akan memiliki enam unit usaha dasar:

• Kantor koperasi
• Toko sembako
• Unit simpan pinjam
• Layanan kesehatan (klinik/apotek)
• Sarana logistik
• Cold storage untuk penyimpanan hasil pertanian dan produk lokal.

Dukungan Pemerintah dan Pihak Terkait

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap program ini melalui:

• Pendanaan dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.
• Sosialisasi dan pelatihan kepada kepala desa, perangkat desa, dan asosiasi terkait untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.
• Kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk melibatkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota koperasi dan penyuplai produk hasil usaha.

Implementasi di Daerah

Beberapa daerah telah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, misalnya, 69 kepala desa siap membentuk dan mendeklarasikan koperasi ini. Pemkab Pinrang juga berencana membantu biaya akta pendirian koperasi sebesar Rp1,5 juta per akta untuk mempercepat legalitas pendirian koperasi desa.

Dampak Positif yang Diharapkan

Program Koperasi Merah Putih diharapkan dapat:

• Meningkatkan pendapatan UMKM lokal melalui akses pasar yang lebih luas dan efisien.
• Mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan informal dengan menyediakan layanan keuangan yang transparan dan terpercaya.
• Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kearifan lokal.
• Mendukung transformasi digital dengan integrasi teknologi dalam operasional koperasi.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045.

#loalepi.id

#Desa Loa Lepu

Pendaftaran NIB memberikan legalitas formal bagi UMKM, memudahkan akses ke layanan perbankan, dan meningkatkan peluang kerja sama dengan lembaga resmi. Sertifikasi halal, di sisi lain, sangat penting dalam menjamin kehalalan produk, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Loa Lepu agar dapat mendaftarkan NIB dan memperoleh sertifikasi halal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi lokal.

Tujuan Kegiatan:

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
2. Memberikan pelatihan teknis terkait prosedur pendaftaran NIB dan pengajuan sertifikasi halal.
3. Mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission).
4. Mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk makanan/minuman yang dihasilkan oleh UMKM lokal.
5. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan.